Koordinasi pendamping desa APBKamp 2018

Pendamping desa sedang berkoordinasi dengan tim penyusun APBKamp kampung dwt jaya. (Dok.dwiwargatunggaljaya.desa.id/Photo : Hibban)

dwiwargatunggaljaya.desa.id (14/03/2018) | Secara prosedural tidak banyak berubah sebenarnya, rancangan APBKamp 2018 harus disusun pemerintah kampung, tetapi langkah itu baru dilakukan setelah bupati menetapkan peraturan bupati mengenai  tata cara pembagian dan penetapan  rincian dana desa. Peraturan ini untuk mengetahui besaran dana kampung untuk masing-masing kampung ini menjadi berkewajiban bupati untuk menyampaikan dan mensosialisasikan kepada kampung-kampung peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana kampung.

Pendamping desa Khoirul fahmi, ST, sedang melihat RAPBKamp.(Dok.dwiwargatunggaljaya.desa.id/Photo : Hibban)

Fasilitasi pendamping desa kampung dwt Jaya, kec. banjar agung, Khoirul fahmi, ST, koordinasi dengan penyusun rancangan anggaran pendapatan belanja kampung tahun anggaran 2018, proritas yaitu  kegiatan pembangunan kampung sesuai dengan kondisi obyektif kampung, dengan jenis kegiatan proritas meliputi pengelolaan pelayanan sosial dasar, pemberdayaan masyarakat Kampung, Bang fahmi sapaanya selalu datang  rutin kekampung-kampung wilayah kerjanya untuk berkoordinasi dengan kepala kampung atau dengan sekdesnya untuk membicarakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pendamping desa,jadi tidak heran Bang fahmi kerjaanya dari Kampung kekampung setiap hari, untuk mengawal implementasi uu desa.

RAPBKamp kampung dwt jaya hampir rampung.(Dok.dwiwargatunggaljaya.desa.id/Photo : Hibban)

Dalam penyusunan APBKamp bahwa dana desa dalam kegiatan pembangunan padat karya tunai kampung/desa wajib digunakan paling sedikit 30 % ( tiga puluh persen ) untuk upah kerja dan dibayarkan harian atau mingguan, dan perlu diperhatikan kampung juga bahwa kegiatan pembangunan harus dilaksanakan secara swakelola.

(**Hbn/Dwt)

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Komentar