Sosialisasi percepatan kepemilikan Akta kelahiran

Sambutan dari PJ Gubernur Lampung Drs. Didik suprayitno, Msi, yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( PPPA ) Provinsi Lampung Ibu Dewi Utami, SE. (Dok.dwiwargatunggaljaya.desa.id/Photo : Hibban)

dwiwargatunggaljaya.desa.id (22/02/2018). Sosialisasi percepatan kepemilikan Akta kelahiran dibuka oleh PJ Gubernur Lampung Drs. Didik suprayitno, Msi, yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( PPPA ) Provinsi Lampung  Ibu Dewi Utami, SE, di Hotel Le’man Unit 2 Tulang Bawang. Dalam sambutan beliau menyampaikan sebagaimana kita ketahui bersama anak adalah generasi bangsa maka negara wajib melindungi hak-haknya anak. Anak merupakan anugerah dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki potensi tidak hanya bagi dirinya sendiri maupun keluarganya, masyarakat, dan bangsa. Anak merupakan generasi penerus dan pilar bangsa dimana didalam dirinya melekat harkat dan martabat serta hak-haknya sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dicabut oleh siapapun, itulah sambutan singkat yang disampaikan Pjs Gubernur Lampung.

Penjelasan dari Narasumber Bapak Drs. DERMAWAN, M.Si Asdep Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Dok.dwiwargatunggaljaya.desa.id/Photo : Hibban)

Dan sosialisasi percepatan kepemilikan Akta kelahiran akan disampaikan oleh :

Bapak Drs. DERMAWAN, M.Si 

Asdep Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

27. Sehubungan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta perubahan hukum, memberikan hak anak yang ibunya adalah Indonesia dan ayahnya adalah non-Indonesia, untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Komite prihatin dengan tidak adanya mekanisme untuk mengawasi pelaksanaannya di semua tingkatan :

a) Ketidakpastian yang berkaitan dengan pengawasan di tingkat pusat untuk memastikan bahwa pemerintah daerah tertentu tidak terus membebankan biaya meskipun undang-undang baru; dan

b) Anak-anak dipertaruhkan tanpa kewarganegaraan jika kedua orang tua warga negara asing dan tidak dapat mewariskan kewarganegaraan mereka ke anak, karena undang-undang negara mereka.

28. Komite merekomendasikan agar Indonesia memastikan semua anak yang lahir di Indonesia telah terdaftar dan diterbitkan akta kelahiran, terlepas dari kebangsaan, agama, dan status saat lahir, dan pencatatan kelahiran difasilitasi dan gratis dalam semua keadaan

Pencatatan Kelahiran Berdasarkan Instrumen Internasional.

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil & Politik, 1966 (International Covenant on Civil And Political Rights), melalui UU No 12 Tahun 2005

Pasal 24 menyatakan: bahwa “Setiap Anak Harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan harus memperoleh sebuah nama. Setiap anak berhak memperoleh suatu kewarganegaraan”.

KHA Pasal 7 : Birth registration, name, nationality and right to know and be cared for by parents, menyatakan:
“…..Anak-anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas suatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya…..”

KHA Pasal 7 tersebut mencerminkan keutamaan PENCATATAN KELAHIRAN dibandingkan dengan AKTA KELAHIRAN. Akta kelahiran penting karena merupakan hak warga Negara. Tetapi, tanpa system pencatatan kelahiran yang baik yang wajib dilakukan Negara, maka hak warga Negara tersebut dengan mudah terbengkelai dan terabaikan, bahkan terancam menjadi warga tanpa kewarganegaraan (stateless)

System pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian yang ditata dengan baik berdampak pada terbangunnya data kependudukan yang valid, akurat, dapat dipercaya. Data kependudukan tersebut selanjutnya “di – link” kan dengan perencanaan pembangunan bangsa sehingga landasan data pembangunan tidak berdasarkan pada data “kira-kira”, estimasi, atau data yang direka-reka atau data yang sudah usang

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002      

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya

Pasal 27

(1)Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya

(2)Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran

(3)Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran

(4)Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 28

(1)Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan.

(2)Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukan permohonan.

(3)Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya

(4)Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran

PERMASALAHAN

  • Masyarakat belum memahami arti pentingnya kepemilikan akta kelahiran
  • Kondisi geografis negara Indonesia yang menjadikan msayarakat yang tinggal di daerah-daerah 3T (tertinggal, terpencil dan terisolir) susah mendapatkan pelayanan pencatatan sipil
  • Masyarakat belum memahami peraturan yang dibuat pemerintah terkait SPTJM dan BAP untuk pengurusan Akta bagi :

–Anak Dari Ayah dan Ibu dengan Penambahan Frasa

–Anak Seorang Ibu

–Anak Yang Tidak Diketahui asal-Usulnya

  • Banyak perkawinan orang tua yang tidak tercatat/kawin siri/poligami
  • Persoalan Adat
  • Persoalan Budaya
  • Biaya yang masih ada untuk pencatatan
  • Prosedur yang sulit
  • Kurangnya akses terhadap pelayanan pencatatan yang biasanya berada di tingkat kabupaten/kota

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KPPPA 

a. Merumuskan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengkkordinasikan penyelenggaraan   percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak Indonesia;

b. Melakukan sosialisasi, advokasi, konsultasi dan fasilitasi tentang hak anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis;

c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak Indonesia;

d. Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak Indonesia;

e. Mengkoordinasikan dengan PARA PIHAK lainnya dalam menangani berbagai permasalahan terkait kepemilikan akta kelahiran anak; dan

f. Memfasilitasi daerah dalam perumusan kebijakan percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak.

UPAYA KPPPA

  • Menyusun Pedoman Percepatan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya
  • Melakukan sosialisasi pemenuhan hak anak atas akta kelahiran di Provinsi dan Kabupaten/Kota, sudah dilakukan di 17 Kab/Kota dan akan dilakukan di 28 kabupaten/kota
  • Bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat melalui fasilitasi pengurusan akta kelahiran
  • Memberikan penghargaan kepada provinsi, kabupaten/kota atas upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak anak atas pencatatan dan pemberian akta kelahiran

TANTANGAN BAGI DAERAH

a. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan  percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak Indonesia;

b. Meningkatkan sosialisasi, advokasi, konsultasi dan bimbingan teknis serta fasilitasi tentang hak anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis;

c. Melibatkan LM, dunia usaha, Ormas, dan Forum Anak  dalam pendataan pelaksanaan percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak Indonesia;

d. Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak Indonesia;dan

e. Meningkatkan penjangkauan pencatatan  identitas dan kepemilikan akta kelahiran anak.

Sebelum acara dimulai peserta dan narasumber photo bersama. (Dok.dwiwargatunggaljaya.desa.id/Photo : Hibban)

(Red/Hbn-Dwt)

 

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Komentar